Pengembangan Masyarakat

2013
05.11

Strategi Pengembangan Kelembagaan Dan Jejaring untuk Pengembangan Masyarakat[1]

Oleh : Surya Kinanti[2]

Pendahuluan

            Strategi Pengembangan kelembagaan dan jejaring untuk pengembangan masyarakat dalam hal pengembangan kelembagaan sosial salah satu alternatifnya dapat dikembangkan dengan pendekatan jejaring kelembagaan kolaboratif mulai dari tingkat komunitas sampai dengan tingkat lokalitas,menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip kesetaraan lebih bersifat informal,partisipatif,adanya komitmen yang kuat dan mensinergikan kekuatan-kekuatan yang ada sangat membantu memecahkan permasalahan dan menemukan solusi dalam upaya pengembangan usaha-usaha produktif di tingkat komunitas.

Pembahasan

            Dalam bacaan tersebut, faktor-faktor yang memperkuat gagasan “pemberdayaan tenaga kerja migran dan kelembagaan koperasi dalam pembangunan pedesaan yaitu Partisipasi dari semua pihak. Kelembagaan kooperatif dan produktif merupakan modal sosial yang berbasis komunitas. Pengembangan komunitas erat kaitannya dengan partisipasi dari pihak stakeholders. Manajerial dalam kelembagaan koperasi. Peranan Agensi Tenaga Kerja Migran Lombok Timur diantaranya lembaga yang mampu menciptakan hubungan kerjasama dengan pemerintah, penetapan job order, pengembangan usaha-usaha tenaga kerja migrant. Kepercayaan antar stakeholders. Penanaman saham yang dilakukan pihak pemerintah, swasta dan koperasi harus dilandasi trust satu sama lain sehingga sinerji terjadi dan ketimpangan kekuasaan tidak terjadi (terjadinya power sharing). Komitmen semua pihak untuk bersama-sama mengembangkan komunitas dan meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar. Sedangkan faktor-faktor yang memperlemah gagasan yaitu Sinergi yang lemah antar kelembagaan yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat, Remitan yang dikirimkan oleh TKI/TKW belum memberikan dampak ganda pada taraf hidup keluarga dan kerabat yang ditinggalkan. Pemerintah kabupaten Lombok belum memiliki kebijaksanaan dan strategi yang komprehensif dalam pengelolaan tenaga kerja migran. Kebijakan tenaga kerja migran masih sentralistis karena peran pemerintah masih dominan. Belum ada power sharing dan pembagian wewenang yang lebih desentralistis yang sesuai dengan otonomi daerah dan desa.

Konteks pengembangan masyarakat dalam bahan bacaan terdiri atas Desentralisasi dengan adanya pengembangan kelembagaan yang kooperatif dan usaha-usaha produktif yang bersumber dari remitan tenaga kerja migran dan pengembangan kelembagaan koperasi,,Otonomi Daerah dengan adanya kebijakan PJTKI untuk memberikan modal bagi tenaga kerja migran yang berasal dari kelembagaan shareholders,Otonomi Desa dengan adanya pemberian remitan bagi keluarga dan kerabat yang ditinggalkan oleh tenaga kerja migran.

Strategi Pengembangan Jejaring dan Peranan masing-masing stakeholder dalam pemberdayaan tenaga kerja migran dan kelembagaan koperasi. a.Membangun dan mengembangkan kelembagaan kooperatif dan produktif di tingkat komunitas yang berbasis tenaga kerja migran (di tingkat kecamatan, desa, maupun dusun atau kliang) dalam kerangka community based development. b.Membangun dan mengembangkan “agensi” pengelolaan tenaga kerja migran di tingkat kabupaten sebagai wujud dari local government policies. c.Membangun dan mengembangkan jejaring tenaga kerja migran dan kelembagaan yang berbasis komunitas sebagai suatu modal sosial yang menjalin hubungan kelembagaan antara kelembagaan di tingkat komunitas dan kelembagaan di tingkat kabupaten. Peranan dari masing-masing stakeholders dalam pemberdayaan migran dan kelembagaan organisasi:

  • Pada kelembagaan kooperatif dan produktif, stakeholders yang terlibat : Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Transmigrasi; Dinas Perdagangan dan Koperasi; Dinas Pertanian; Dinas Peternakan dan Perikanan; Dinas Perindustiran dan Pertambangan; Bagian Perekonomian Serda Kabupaten Lombok Timur; dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa; Pemerintah Desa sebagai fasilitator dan pengembangan jejaring (networking).
  • Pada kelembagaan agensi Tenaga Kerja Migran Kabupaten lombok Timur berperan dalam mensinergikan sumber keuangan dan pendanaan agensi yang bersumber dari tiga kelembagaan shareholders yaitu Koperasi Sekunder tenaga Kerja Migran, BUMD dan PJTKI.
  •  Masyarakat sebagai tenaga kerja migran berperan sebagai pihak yang ikut berpastisipasi dalam pengembangan kapasitas serta berperan dalam pengembangan sumber dana dari hasil remitan.

Peranan pemerintah daerah dalam kerangka sinergi antara community based development dan local goverment policies yaitu Memfasilitasi pembangunan dan pengembangan kelembagaan kooperatif dan produktif atau merevitalisasi kelembagaan yang sudah ada dan berkembang di desa, Membangun strategi dan melaksanakan operasional “agensi” tenaga kerja migran yang merupakan sinergi dari kelembagaan masyarakat, kelembagaan pemerintah dan kelembagaan swasta yang berwujud “organisasi semi-pemerintah”. Yang menjadi Kekuatan peran pemerintah daerah adalah adanya aturan mengenai otonomi daerah dan desa yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengenai pengelolaan tenaga kerja migran baik secara keseluruhan maupun sektor. Sedangkan yang menjadi Kelemahan peran pemerintah daerah yaitu sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999  belum ada dampak yang di rasakan pada pengelolaan tenaga kerja migran karena peran pemerintah pusat masih sangat dominan (sentralistis).

Kesimpulan

Berdasarkan bacaan di atas terdapat beberapa faktor yang dapat memperkuat atau bahkan memperlemah gagasan pemberdayaan tenaga kerja migran dan kelembagaan koperasi dalam pembangunan pedesaan. Dalam hal ini konteks pengembangan masyarakat yaitu desentralisasi,otonomi daerah,dan otonomi desa. Strategi pengembangan jejaring yang digunakan diantaranya membangun dan mengembangkan kelembagaan kooperatif dan produktif di tingkat komunitas, Membangun dan mengembangkan “agensi” pengelolaan tenaga kerja migran di tingkat kabupaten sebagai wujud dari local government policies, membangun dan mengembangkan jejaring tenaga kerja migran dan kelembagaan yang berbasis komunitas sebagai suatu modal sosial yang menjalin hubungan kelembagaan antara kelembagaan di tingkat komunitas dan kelembagaan di tingkat kabupaten. Stakeholders dalam pemberdayaan migran dan kelembagaan organisasi memiliki peran masing-masing. Peranan pemerintah daerah dalam kerangka sinergi antara community based development dan local goverment policies yaitu Memfasilitasi pembangunan dan pengembangan kelembagaan kooperatif dan produktif atau merevitalisasi kelembagaan yang sudah ada dan berkembang di desa, Membangun strategi dan melaksanakan operasional “agensi” tenaga kerja migran yang merupakan sinergi dari kelembagaan masyarakat, kelembagaan pemerintah dan kelembagaan swasta yang berwujud “organisasi semi-pemerintah”.

Daftar Pustaka

Nasdian, F.T. [tidak ada tahun]. Pemberdayaan tenaga kerja migran dan kelembagaan koperasi dalam pembangunan pedesaan. [tidak ada kota]:[tidak ada penerbit] .

.

 


[1] Nasdian, F.T. [tidak ada tahun]. Pemberdayaan tenaga kerja migran dan kelembagaan koperasi dalam pembangunan pedesaan. [tidak ada kota]:[tidak ada penerbit] .

[2] (I34110122)

My Department ;)

2013
02.20
We are the Fema KPM  We are the Fema Fema KPM We are the one..K..P...M  Give me K...Give Me P...Give me M.. KPM yeeee !!! :D

We are the Fema KPM
We are the Fema Fema KPM
We are the one..K..P…M
Give me K…Give Me P…Give me M.. KPM yeeee !!! :D

Ketabahan Para Pencari Ilmu

2013
02.17

Seorang pencari ilmu mesti tabah menghadapi segenap cobaan. Ia mesti tegar menanggung kepahitan. Keteguhannya haruslah tiada batas guna meraih sang idaman,ilmu. Ilmu adalah manikam yang sangat bernilai. Begitu berharganya,sehingga ia tak bisa diraih dengan mudah. Aral dan rintangan senantiasa menghadang. Jalan terjal merupakan rute yang mesti ditaklukkan. Keringat,darah,dan air mata merupakan harga yang harus di bayar. :)

Motivation :)

2013
02.14

Kebanyakan orang-orang sukses bukanlah karena bakat atau takdir yang mereka miliki tapi karena mereka mampu memanfaatkan peluang yang mereka pegang :)

Strategi pengembangan Kabupaten Karo sebagai kawasan agropolitan

2011
10.05

Pembangunan sektor pertanian pada dasarnya merupakan bagian integral dari pembangunan ekonomi nasional secara keseluruhan, begitu juga dalam peningkatan ekonomi daerah. Sesuai tujuan pokok dari pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam UU No. 22 tahun 1999 tentang Pememrintahan Daerah dn UU. No 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, adalah untuk mempercepat perkembangan ekonomi daerah. Pada saat ini sumberdaya ekonomi yang dimiliki dan siap didayagunakan untuk pembangunan ekonomi daerah adalah sumberdaya agribisnis (Gie, 2002)

 

http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/51014

opini tentang pertanian indonesia

2011
08.10

PERTANIAN DI INDONESIA

Perkembangan pertanian di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan.Selain sebagai ancaman akibat bencana alam,dan perubahan iklim,pertanian juga terancam oleh kerusakan tanah yang makin mengeras karena intensifikasi penggunaan pupuk.Melalui kebijakan Program Insus 1969 dari pemerintah,intensitas penggunaaan pupuk kimia kita meningkat.Akibatnya residu tanah menumpuk,hama meningkat,beragam dan resist terhadap obat-obatan pertanian.Sumber daya di negara kita melimpah,tetapi proses perkembangan dan modernisasi sektor pertanian di indonesia berjalan lambat bahkan terkesan jalan di tempat,salah satunya produktifitas pertanian yang menurun dan petani yang sebagian besar berada dibawah garis kemiskinan hal ini mengacu pada pemerintah,jika bisa lebih banyak memberikan subsidi mungkin pertanian kita akan lebih maju,karena kemungkinan besar dengan semakin sempitnya lahan pertanian di indonesia akan berpengaruh dengan kondisi dan kualitas pertanian kita.sementara dari pihak petaninya sendiri telah mengalami hal hal yang dapat mengancam hilangnya kemandirian petani.

Selain dari segi negatif ada segi positif Pertanian indonesia,menurut saya pertanian masih menyumbang devisa yang lumayan besar buat perekonomian negara,Pertanian di indonesia sudah mengalami perkembangan yang lebih baik karena pemerintah mulai mencanangkan program swasembada pangan 2014 maka pemerintah membantu para petani di indonesia dengan berbagai cara sampai menghabiskan dana hingga mencapai 1,24 triliun,tetapi karena lahan pertanian yang mulai habis akibat digunakan sebagai perumahan,mall,dll indonesia sulit untuk mencapai swasembada pangan dan sulit membuat pertanian lebih maju lagi,oleh karena itu perlu adanya intensifikasi pertanian,swasembada lahan diluar jawa dengan cara transmigrasi bertanggung jawab,penciptaan bibit unggul oleh para juru tani,dan stop impor barang pangan dari negara asing,baru itu dinamakan swasembada pertanian.

Perubahan sistem pemerintahan yang sentralistik di era orde baru menjadi otonomi daerah juga mempengaruhi dalam hal penyebaran dan pemahaman informasi.Maka yang terpenting adalah komunikasi program antara pusat dan daerah.

Hello world!

2011
08.10

Selamat datang di Blog Mahasiswa IPB. Ini adalah postingan pertamamu. Edit atau hapus postingan ini dan mulailah menulis blog sekarang juga!